DPP KSPSI Tegaskan Hanya Akui FSPTI Surya Batubara dan FSPTSI Jusuf Rizal

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) kembali menegaskan soal keabsahan FSPTI dan FSPTSI, yang berada di bawah naungan konfederasi serikat pekerja tersebut.

KSPSI hanya mengakui Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (FSPTI) pimpinan Surya Batubara dan Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI) pimpinan HM.Jusuf Rizal.

Surat DPP KSPSI Nomor: 014/DPP/KSPSI/VII/2020 tertanggal 3 Juli 2020, secara tegas menyebutkan hanya mengakui FSPTI-KSPSI Pimpinan Surya Batubara dan FSPTSI-KSPSI Pimpinan HM.Jusuf Rizal.

Surat Penegasan yang ditandatangani Ketua Umum DPP KSPSI, Yorrys Raweyai dan Sekjen Rudy Prayitno tersebut, diterbitkan dalam rangka menjawab Surat Bupati Mandailing Natal, H.Dahlan Hasan Nasution yang menanyakan keabsahan Federasi Serikat Transport yang tergabung di KSPSI.

Pemkab Madina menyebutkan, selain FSPTI-KSPSI Pimpinan Surya Batubara dan FSPTSI-KSPSI Pimpinan HM. Jusuf Rizal, ada juga yang mengaku-ngaku federasi serikat pekerja anggota KSPSI, yang melakukan aktivitas organisasi di daerahnya.

“Sesungguhnya tidak ada yang aneh dalam Surat Penegasan DPP KSPSI yang diterbitkan 3 Juli 2020 tersebut. Apalagi, secara substantif penegasan yang sama sudah pernah diterbitkan oleh DPP KSPSI, tanggal 22 Maret 2016, Nomor: 265/org/DPP KSPSI/III/2016 yang isinya menegaskan bahwa FSPTI-KSPSI yang sah adalah Pimpinan Surya Batubara dan FSPTSI-KSPSI yang sah Pimpinan HM.Jusuf Rizal”, ujar HM.Jusif Rizal, yang juga Wakil Ketua Umum Bidang OKK-KSPSI, Minggu (19/07/2020).

Berdasarkan Surat Penegasan tersebut, ujar Jusuf Rizal, ada dua hal yang menjadi kritikal poin. Pertama, organisasi yang menyebut dirinya anggota KSPSI (FSPTI Pimpinan Codrad Nainggolan dan FSPTSI Pimpinan Karmen Siregar) tidak dikenal di organisasi KSPSI.

Kedua, menjelang Kongres KSPSI 2020, Surat Penegasan dari DPP KSPSI tentang keabsahan keanggotaan telah melegitimasi bahwa hanya organisasi yang diakui KSPSI yang memiliki hak suara secara konstitusional.

“Sudah terang benderang, nantinya Panitia Kongres dapat menjadikan Surat Penegasan, tanggal 22 Maret 2016 dan tanggal, 3 Juli 2020 sebagai pijakan dalam menentukan Federasi mana yang berhak mengikuti Kongres”,ujar Jusuf Rizal.

Lebih jauh menurut pria berdarah Batak-Madura yang juga menjabat Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu, Surat Penegasan dari DPP KSPSI sekaligus dapat menganulir berbagai penegasan-penegasan yang diragukan keabsahannya.

“Semoga kedepan dengan digantinya Sekjen DPP KSPSI, Rudy Prayitno, karena pertimbangan kesehatan dapat memberi perubahan”, ujarnya.(rel)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*