LIRA: Ada Proyek Siluman di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan

Sumut Daily.

Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (DPD LSM LIRA) Kota Medan mempertanyakan kegiatan pekerjaan Taman Ahmad Yani Medan, yang bersumber dana APBD TA 2020 Kota Medan.

“Pekerjaan di lapangan tersekesan asal jadi. Bahkan, pekerjaan di lingkungan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan tersebut, sama sekali tidak memiliki plank proyek”,ujar Walikota LSM LIRA Kota Medan, Drs Sam’an Lubis (21/07/2020).

Berdasarkan penelusuran LSM LIRA Kota Medan, lanjut Sam’an, kegiatan tersebut berupa pekerjaan Street Furniture-Pembuatan Bangku Taman dan Tempat Sampah, dengan nilai HPS Paket, Rp 199.705.000.

“Nilai paket sebesar itu, tentunya merupakan pekerjaan non-tender atau Penununjukan Langsung. Namun, meskipun nilainya kecil, karena menggunakan uang rakyat, tetap saja harus dilaksanakan dengan baik serta tidak asal-asalan”,ujarnya.

Sam’an mensinyalir, penunjukan rekanan pelaksana pekerjaan mengandung unsur kongkalikong. Jika merujuk data yang masuk ke sekretariat LIRA Medan, pekerjaan itu masuk dalam kualifikasi usaha kecil. Namun ironisnya, pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh perusahaan yang berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas), yakni PT BSL.

“Pemahaman LSM LIRA Kota Medan, perusahaan yang berbadan hukum Perseroran Terbatas bukanlah masuk kualifikasi usaha kecil. Jika seperti  ini keadaanya, sama artinya Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan, tidak memberikan peluang usaha kecil untuk berkembang”, ujarnya.

Lebih memprihatinkan lagi, ujar Sam’an, apakah pekerjaan seperti itu tidak ada perusahaan kecil yang sanggup mengerjakannya ? “Aneh saja, jika perusahaan non kecil melaksanakan pekerjaan terkesan asal jadi”,ujarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, DPD LSM LIRA Kota Medan, meminta Plt.Walikota Medan, Ir. H.Akhyar Nasution mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan, Muhammad Husni.

“Banyak laporan yang masuk ke sekretariat LIRA Kota Medan yang mengindikasikan ketidakbecusan kinerja Muhammad Husni sebagai Kepala Dinas. Misalnya dugaan persekongkolan, yang melibatkan rekanan-rekanan tertentu saja”,ujarnya.(***)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*