DPRD Sumut akan Usulkan Perda Desa Wisata

Muchrid Nasution (kiri) dan Muhri Fauzi Hafiz (kanan)

Anggota DPRD Sumut, Muchrid Nasution (Fraksi Partai Golkar) dan Muhri Fauzi Hafiz (Fraksi Partai Demokrat) mengakui, Desa Wisata merupakan kebutuhan mutlak, untuk merangsang kesadaran masyarakat pedesaan untuk mengembangkan potensi desanya. Harapan ke depan, perekonomian masyarakat desa dapat meningkat.

Terkait hal tersebut, kedua legislator ini akan memanfaatkan hak inisiatifnya, mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) Desa Wisata.

“Perda desa wisata bisa menjadi pembenahan aspek wisata di lapangan. Roh perda ini, kelak akan melindungi masyarakat, khususnya di pedesaan, sehingga mereka tak lagi sebagai penonton”,ujar Muchrid Nasution, Sabtu (19/01/2019).

Coky, sapaan akrab Muchrid Nasution, pernah melihat langsung, areal persawahan justru menjadi tempat kunjungan wisatawan.

“Saya melihat langsung. Di Bali, yang terkenal dengan keindahan pantainya, justru areal persawahan juga menjadi objek alternatif kunjungan wisatawan mancanegara. Sehingga, petaninya mendapatkan dua manfaat ekonomi sekaligus. Manfaat hasil tanaman dan manfaat kunjungan wisatawan”, ujarnya.

Muhri Fauzi mengamini pendapat Muchrid Nasution. Di Sumatera Utara, banyak sekali potensi Desa Wisata, yang sesungguhnya tanpa disadari, dapat menelurkan nilai-nilai ekonomis bagi warga pedesaan.

Manfaat lainnya, menurut Muhri Fauzi, Desa Wisata dapat melindungi kawasan pedesaan dari kerusakan lingkungan, akibat kegiatan-kegiatan ekonomi yang cenderung merusak lingkungan dan alam.

“Misalnya saja di Kabupaten Langkat. Banyak sekali potensi wisata yang rusak akibat kegiatan-kegiatan Galian C, yang membuat warga desa menderita. Syukurnya, Gubsu Edy Rahmayadi cepat tanggap, sehingga kerusakan lebih parah tidak berlanjut”, ujarnya.

Meskipun demikian, Muchrid dan Muhri, berharap saran dan masukan berbagai elemen masyarakat kabupaten/kota di Sumatera Utara, khususnya pemerintah daerah, hal-hal yang berkaitan dengan Desa Wisata.

“Tentunya, Perda ini harus sinkron dengan kebijakan dan kepentingan kabupaten/kota di Sumatera Utara. Sinkronisasi ini juga, menunjukkan sikap dan keinginan membangun perekonomian masyarakat pedesaan melalui desa wisata”,ujar Muchrid.

Muhri Fauzi berkeyakinan, upaya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa melalui Perda ini kelak, bakal berbuah baik. Apalagi, jika disinergikan dengan BUMDesa.

Kedua legislator ini berharap, saran dan masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah kabupaten/kota akan menghasilkan sebuah aturan yang berpihak kepada masyarakat di pedesaan.(***)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*