2.000 KK di Tambangan Hidup Prihatin, Bupati Madina Terkesan tak Peduli

Setahun sudah, masyarakat tujuh desa, di Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) hidup dalam kondisi memprihatinkan. Penyebabnya, ketika Oktober 2018, banjir bandang menghancurkan jembatan penghubung ke kecamatan tersebut.

Sejak itu, kehidupan 2.000 KK di Desa Tambangan Jae, Tambangan Tonga, Tambangan Pasoman, Rao-rao Dolok, Rao-rao Lombang, Simangambat dan Panjaringan, berubah total. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak di Kecamatan itu, bertambah sulit.

Masyarakat yang berada di seberang Sungai Batang Gadis itupun, akhirnya mengandalkan getek alias perahu kecil untuk melaksanakan berbagai aktivitas ke pusat kecamatan. Hingga April 2019, masyarakat menggunakan sarana seperti itu.

Resiko menggunakan transportasi getek pastilah ada, mengingat arus Sungai Batanggadis begitu deras. Selain beresiko terhadap keselamatan, biaya yang harus keluar juga cukup besar.

April 2019 masyakarat akhirnya berinisiatif membangun jembatan rambin atau jembatan gantung, guna memudahkan beberapa aktivitas saja. Berkat bantuan salah seorang putra wilayah itu, yang berhasil duduk di kursi Legislatif Kabupaten Madina, akhirnya jembatan sepanjang 60 meter itupun terbentang.

Meskipun masyarakat di kawasan tersebut mensyukuri keberadaan rambin tersebut, namun tidak memupus kesulitan-kesulitan lainnya.

“Kami bersyukur adanya rambin yang terbuat dari papan itu. Tapi, mobil tidak bisa melintas di atasnya. Sepedamotorpun harus gantian melintas,” jelas Cein Lubis (39), Ketua Panitia Pembangunan Rambin Tambangan, Minggu (6/10/2019).

Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, yang mengandalkan hasil pertanian dan kebun. Biaya operasional untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan semakin tinggi. Sisi lain, harga jual tidak mengalami peningkatan.

“Kami kesulitan membawa hasil bumi dari kampung ke pusat kecamatan. Buah-buahan menjadi murah karena mahalnya biaya langsir dari desa ke pusat kecamatan,” jelas Cein.

Warga Desa Tambangan Jae ini mengatakan, biaya ojek pangkalanpun menjadi sangat mahal. Warga merogoh kocek Rp10 ribu per sekali antar, meskipun jarak tempuh hanya 3 Km. “Nilai jual getah hanya Rp5 ribu per kg. Dua kilo getah untuk sekali jalan,”ujarnya tersenyum kecut.

Mirisnya lagi, sulit membawa warga yang menderita sakit dan harus rawat inap ke Panyabungan, ibukota kabupaten. Mobil tak bisa melintas, terpaksa memutar jauh hanya untuk ke Panyabungan.

Warga yang lain, Ali Syahrin (25) menuturkan, anak anak kerap terlambat, karena tak ada angkot yang mau membawa mereka ke sekolah. “Anak sekolah terlambat masuk, karena harus jalan kaki. Banyak anak sekolah mulai SMP, SMA dan pesantren yang bersekolah di ibukota kecamatan dan Panyabungan,” jelasnya.

Sebenarnya, tidak saja warga tujuh desa yang menderita. Namun warga di pusat kecamatan juga merasakan dampak akses yang memprihatinkan itu. Tanah wakaf pekuburan masyarakat di sana berada di seberang Sungai Batanggadis.

“Untuk membawa jenazah, kerandanya terpaksa dilepas. Hanya diikat ke papan. Bahkan, mayat ini pun sempat dibawa pakai getek. Kasihan kita melihat mayat ini, ” kata Ali Syahrin.

Pantauan awak media, Minggu (6/10/2019), beberapa warga terlihat hampir jatuh ke sungai, karena tidak mampu menjaga keseimbangan berkendaraan akibat jembatan tersebut bergoyang.

Jarak antara jembatan dengan permukaan sungai setinggi kurang lebih 10 meter. Sungai Batanggadis ini termasuk kategori dalam dan deras, sehingga beresiko terhadap keselamatan warga apabila tergelincir.

Sejumlah warga di kawasan tersebut mengaku kecewa terhadap kepemimpinan Bupati Dahlan Hasan Nasution, yang terkesan enggan memberikan perhatian terhadap keprihatinan mereka.

Mereka menuturkan, hingga saat ini, belum terlihat tanda-tanda Pemerintah Kabupaten Madina menuangkan anggaran pembuatan jembatan pengganti dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*