Diduga KKN, PeDe’14 Minta Gubsu Evaluasi Arsyad Lubis

Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14 meminta Gubsu Edy Rahmayadi mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan, Arsyad Lubis. Alasannya, Arsyad Lubis tidak memiliki kemampuan manajerial, bahkan terindikasi KKN.

“Sebagai Pengguna Anggaran (PA) patut diduga berlaku KKN. Hal ini ditandai dengan banyaknya temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terindikasi kerugian negara”,ujar Ketua Umum Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14 (PeDe ’14), Muhri Fauzi Hafiz, Senin (23/12/2019).

Salah satu indikasi kerugian negara yakni, kegiatan Pengadaan peralatan praktik SMK Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, Tahun Anggaran 2018. Adalah CV SNM perusahaan yang mengerjakan kegiatan senilai Rp3.568.000.000 tersebut.

“Berdasarkan pemeriksaan auditor BPK bersama Inspektorat, PPK, PPTK serta pihak CV SNM pada tanggal 18 Oktober 2018, terdapat barang yang tidak sesuai spesifikasi kontrak dengan nilai Rp1.608.265.120 dari Rp 3.568.000.000”,ungkap Muhri Fauzi.

Meskipun dari Rp 1.608.265.120 tersebut tidak dibayarkan kepada rekanan, ujar Muhri Fauzi, Namun Dimas Pendidikan telah membayar komponen dari peralatan tersebut sebesar Rp 713.600.000 atau sekira 20% dari total belanja.

“Seharusnya komponen-komponen tersebut tidak boleh dibayar, meskipun sesuai spesifikasi. Soalnya, komponen-komponen tersebut tidak terpakai, karena bukan merupakan kesatuan utuh sebagai mesin Pengolahan Hasil Pertanian”, ujarnya.

Herannya, lanjut Muhri Fauzi, Arsyad Lubis terkesan bertoleransi terhadap hal ini, sehingga Dinas Pendidikan justru membelanjakan dana pemerintah, yang sama sekali tidak memberikan manfaat bagi para siswa sebagaimana tujuan awal kegiatan tersebut.

“Hal lain yang menguatkan indikasi Arsyad Lubis berkolusi dengan CV SNM, tidak diusulkannya perusahaan tersebut dalam daftar hitam penyedia barang dan jasa. CV SNM jelas tidak melakukan pekerjaan dengan baik, tapi tidak diusulkan masuk ke dalam daftar hitam rekanan”,ujar Muhri Fauzi.

Padahal, lanjutnya, salah satu rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan, tetapi Arsyad Lubis tidak mematuhinya. “Kondisi ini tentunya mempengaruhi pemerintahan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, yang menginginkan Sumut Bermartabat”, ujarnya. (***)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*