Diduga Kolusi Langgar Perpres, LIRA Minta Gubsu Evaluasi Riswan

Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) meminta Gubsu Edy Rahmayadi mengevaluasi Plt Kepala BPPRD (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah), Riswan SE. LIRA menduga Riswan terlibat kolusi melanggar Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, dalam kegiatan lelang Mobil Samsat Keliling.

“Berdasarkan penelusuran BIIL (Biro Investigasi dan Intelijen LIRA), ada dugaan pelanggaran Perpres Pengadaa Barang dan Jasa (PBJ), dalam lelang dengan pagu Rp 7,7 miliar tersebut”,ujar Presiden LSM LIRA, HM Jusuf Rizal, di Medan sekembalinya dari Kabupaten Madina, usai pelantikan pengurus Pemuda LIRA Kabupaten Madina, Rabu (11/12/2019).

Jusuf Rizal mengatakan, dugaan kesalahan yang paling kentara terlihat adalah, ketika CV MCB menjadi pemenang berkontrak dalam kegiatan tersebut. Padahal, CV MCB merupakan satu-satunya perusahaan penawar pekerjaan, sebagimana yang termuat dalam laman LPSE Sumut.

“Berdasarkan Perpres No 16 Tahun 2018 tentang PBJ, seharusnya Pengguna Anggaran (PA) ataupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus melaksanakan wewenangnya membatalkan pelelangan, karena hanya ada satu penawar. Namun PA/KPA tidak membatalkan lelang ini”,ujar Jusuf Rizal yang akrab dengan sapaan JR.

Tentunya hal ini mengundang pertanyaan, mengapa PA/KPA tidak melaksanakan wewenangnya sebagaimana amanat Perpres PBJ. Padahal, lanjut Jusuf Rizal, PA/KPA patut mengetahui jika CV MCB tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang berkontrak.

Sebelumnya, kepada SumutDaily, Plt Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Riswan terkesan melempar persoalan ini kepada UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) Pemprovsu. Namun, ketika SumutDaily menyampaikan tugas dan tanggungjawab PA/KPA, Riswan tidak lagi berkomentar.

“Aneh saja, sebagai PA/KPA, Plt Kepala BPPRD tidak paham Tupoksinya dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Tugas UKPBJ tersebut hanya memilih pemenang lelang. Namun, soal penetapan pemenang lelang itu merupakan tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga tanggungjawab PA/KPA”, ujarnya.

Jusuf Rizal menambahkan, ketika jelang keluarnya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ, tentunya ada Koordinasi PPK dan PA/KPA, apakah Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dari Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di UKPBJ dapat diterima.

“Bagaimana mungkin PPK dan PA/KPA menerima begitu saja BAHP dari Pokja, padahal mereka mengetahui bahwa SPPBJ tidak bisa ditandatangani, karena tidak memenuhi persyaratan dalam Perpres PBJ. Seharusnya PA/KPA melakukan pembatalan terhadap lelang dimaksud”,papar Jusuf Rizal.

Jusuf Rizal menengarai, ada maksud-maksud tertentu dengan penetapan CV MCB sebagai pemenang berkontrak. “LIRA mensinyalir, hal ini bukan merupakan pelanggaran administratif lagi, tetapi patut diduga memenuhi unsur-unsur KKN. Mereka diduga dengan sengaja mengabaikan amanat Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa”ujarnya.

Lembaga penyidik, tambahya, sudah bisa masuk ke persoalan ini, tanpa harus menunggu hasil dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Apalagi, berdasarkan penelusuran BIIL, CV MCB, diduga belum pernah melaksanakan pekerjaan sejenis.(***)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*