DPRD Sumut Dukung Poldasu Usut Korupsi Kepala Daerah

DPRD Sumut mendukung Poldasu dalam melakukan langkah dan proses hukum kasus korupsi, yang melibatkan kepala daerah serta para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), di Sumatera Utara.

“Korupsi merupakan tindakan yang tidak legal, dengan cara menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak, tetapi merugikan negara. Jadi, tidak ada tawar menawar terhadap korupsi”,ujar Ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz, Rabu (16/05/2019).

Poldasu di bawah kepemimpinan Irjen Pol Agus Andrianto, lanjut Muhri Fauzi, terlihat bergerak cepat dalam menangani kasus-kasus hukum, termasuk kasus korupsi. “Banyak laporan elemen masyarakat terkait penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah maupun ASN, yang masuk masuk dalam tindak pidana korupsi, diproses”, terang Muhri Fauzi.

Muhri Fauzi juga mengatakan, penanganan kasus-kasus korupsi oleh Poldasu sejajaran merupakan salah upaya mempercepat pemberantasan korupsi. “Tidak bisa selalu.memgandalkan KPK, mengingat lembaga anti rasuah itu juga memiliki keterbatasan”,ujar Muhri Fauzi.

Terkait adanya pejabat pejabat di lingkungan Pemprov Sumut, yang sekarang berhadapan dengan penyidik, Muhri Fauzi mengakui pihaknya terus mengikuti perkembangannya.”Proses hukum ini juga patut menjadi masukan bagi Gubsu Edy Rahmayadi, dalam menempatkan pimpinan OPD”, ujarnya.

Muhri Fauzi juga menyampaikan gagasan adanya pertemuan Komisi A DPRD dengan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta melibatkan lembaga penyidik. “Tujuannya, menyampaikan potensi korupsi di lingkungan Pemprovsu, sehingga segera mungkin dapat diantisipasi. Tujuan lainnya, memberi masukan kepada Gubsu dan Wagubsu, apakah pejabat tersebut patut pada posisinya”,papar Muhri Fauzi.(***)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*