Dukung Pemberantasan Korupsi, LIRA Minta Lembaga Penyidik Saling Koordinasi

Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap lembaga penyidik, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, di lingkungan pemerintah.

Meskipun demikian, LSM LIRA juga berharap lembaga penyidik menyahuti dengan baik Instruksi Presiden Joko Widodo, yang tertuang dalam Perpres No 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Strategis Nasional.

“Saat ini muncul kesan, lembaga penyidik berlomba-lomba melakukan penyelidikan terhadap kegiatan-kegiatan di pemerintahan. Kondisi ini menyebabkan tekanan psikologis terhadap aparatur pemerintah, dalam upaya melaksanakan amanah Perpres tentang Percepatan Pembangunan Strategis Nasional tersebut”,ujar Sekretaris Jenderal DPP LSM LIRA, Mustakim Ishak, Kamis (28/11/2019).

Selain itu, lanjut Mustakim, Presiden Jokowi juga memerintahkan lembaga penyidik untuk mendahulukan proses administrasi terlebih dahulu sebelum melakukan penyidikan.”Silahkan saja penyidik memulai proses hukum, jika hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah adanya temuan pidana yang bukan administratif”, ujar Mustakim.

Mustakim juga mengakui, adanya proses hukum di lembaga penyidik, meskipun berdasarkan hasil audit aparat pengawasan intern seperti BPK dan BPKP merupakan pelanggaran administratif.

“Misalnya, pengembalian kerugian negara atas pengadaan barang dan jasa dalam waktu 60 hari sejak adanya temuan auditor pemerintah”,tambahnya.

Selain itu, lanjut Mustakim, LSM LIRA juga berharap lembaga penyidik seperti KPK, Polri dan Kejaksaan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman tentang kerjasama pemberantasan korupsi, yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2017.

“Agar tidak menimbulkan kesan buruk di masyarakat, ketiga lembaga tersebut saling kordinasi dan bersinergi dalam upaya penanganan dugaan kasus korupsi. Koordinasi dan sinergi, bukan harus rebutan untuk menangani kasus yang sama”,ujar Mustakim lagi.

Misalnya, lanjut Mustakim, ketika pihak Kepolisian masih melakukan proses hukum terhadap sebuah perkara, pihak Kejaksaan hendaknya jangan “ujug-ujug” juga melakukan proses hukum perkara yang sama.

“Dalam Nota Kesepahaman tersebut, tentunya pihak pertama yang terlebih dahulu memulai proses hukum yang berhak menangani perkara tersebut. Misalnya, pihak Kepolisian yang memulai penyelidikan dan penyidikan, maka pihak Kejaksaan harus mempersiapkan diri sebagai pihak penuntut”, ujarnya.

Rangkaian koordinasi dan sinergitasnya, tambahnya, tentunya pihak Kejaksaan memberikan petunjuk-petunjuk terhadap pihak Kepolisian, agar pihak-pihak yang disangkakan tidak lepas dari jerat hukum.

Mustakim juga mengungkapkan, LSM LIRA juga membuka pos pengaduan, yang berfungsi menerima laporan dari berbagai pihak, terkait dugaan kriminalisasi dan pemerasan dari oknum-oknum tertentu di lembaga penyidik.

“Pos pengaduan ini berdasarkan usulan masyarakat, yang menilai LSM LIRA konsern pada jalur pemberantasan korupsi. Sistem dan aplikasinya sedang kita persiapkan. Sistem ini nantinya terhubung dengan pihak pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum di pusat”, ujarnya, seraya mengatakan Pos Pengaduan LSM LIRA saat ini masih bersifat manual.

Mustakim menjamin, pihaknya merahasiakan identitas pelapor. “Yang penting, identitas pelapor jelas, dan juga menyampaikan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan”, ujarnya.(***)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*