Gubsu Kecolongan, Kejagung Mutasi Andy Faisal

berkas surat.

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi agaknya, kecolongan terkait stastus Andy Faisal sslaku Kepala Biro Hukum, Sekretariat Daerah Pemprovsu. Andy yang masih berstatus sebagai jaksa, pindahtugas ke Badiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan dokumen photo yang diperoleh SumutDaily, Andy Faisal yang selama ini sebagai Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, mendapat tugas baru sebagai Jaksa Fungsional pada Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI di Jakarta dengan kelas jabatan 12 (duabelas).

Surat bertanggal 26 November 2019 tersebut, ditandatangani Jaksa Agung Muda Pembinaan, Bambang Sugeng Rukmono Anas nama Jaksa Agung RI.



Surat Keputusan tentang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI tersebut, selain ditembuskan ke sejumlah unsur di lingkungan Kejagung RI, juga kepada Badan Kepegawaian Negara dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Sebelumnya, keberadaan Andy Faisal sebagai Kepala Biro Hukum Pemprov Sumut menimbulkan kontroversi. Pasalnya, sejak pelantikannya sebagai Kepala Biro Hukum Pemprovsu pada Agustus 2019, Andi Faisal ternyata masih bersama sebagai pegawai di Kejaksaan RI.

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi juga mengakui Andy Faisal masih seorang jaksa berstatus aktif. Bahkan Edy Rahmyadi masih menunggu Andy Faisal menyiapkan proses peralihan dari jaksa ke pegawai Pemprov Sumut.

“Begini, dia itu masih dalam status Jaksa, dalam aturan (tidak begitu jelas) memang tidak boleh Jaksa bekerja di pemerintahan, harus beralih status. Sekarang sedang dalam proses nantinya dia tidak lagi sebagai Jaksa,” ujar Edy menjawab wartawan usai pelantikan pejabat Eselon III di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, belum lama ini.

Berkaitan dengan SK tersebut, patut diduga Andy Faisal tidak memiliki izin dari atasannya saat mengikuti lelang jabatan di lingkungan Pemprovsu. Selain itu juga, patut diduga bahwa Andy Faisal tidak melaporkan kepada instasinya terkait jabatannya sebagai Kepala Biro Hukum Pemprovsu Sumut.

Presiden LSM LIRA) (Lumbung Informasi Rakyat), HM Jusuf Rizal menilai Gubsu Edy Rahmayadi kecolongan. “Jika SK tersebut.benar, maka Andy Faisal tidak memenuhi syarat menjabat Kepala Biro Hukum Pemprov Sumut”,ujar Jusuf Rizal, Senin (20/01/2020).

Setidaknya, lanjut Jusuf Rizal, Andy Faisal harus memiliki bizin dari atasannya ketika mengikuti lelang jabatan Eselon II di lingkungan Pemprovsu. Terlebih, sebelumnya Andy Faisal merupakan Jaksa Fungsional di lingkungan JAM Bidang Pembinaan.

Meskipun demikian, SumutDaily belum memperoleh kepastian terkait keaslian Surat Keputusan (SK) tersebut. A

Faisal yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp (WA), sejak kemarin hingga kini (Senin 20 Januari 2020) belum memberikan tanggapan.(***)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*