Ini Tanggapan Muhri Fauzi Hafiz Terkait Pengesahan RPAPBD 2019

Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz, menyampaikan tanggapannya terkait polemik Perda Rencana Perubahan APBD TA 2019. Menurutnya hal tersebut merupakan dinamika dalam politik anggaran.

“Polemik soal pengesahan Perda ini harus berakhir, demi kepentingan yang lebih besar lagi. Termasuk tanggungjawab moral kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara”,ujar Muhri yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut ini, Minggu (08/09/2019).

Kepentingan yang lebih besar itu, menurut Muhri Fauzi, juga berkaitan dengan Tupoksi (Tugas pokok dan Fungsi) legaslatif terkait mitra eksekutif sebagaimana yang tertuang UU Pemerintahan Daerah.

Muhri mengakui dalam beberapa kali kesempatan melakukan penolakan. Penolakan itu terkait alokasi ke PDAM sebesar Rp 5 M yang bersumber dari APBN. Menjadi persoalan, lanjutnya, Pemprovsu melakukan pendahuluan. Pada sisi lain, Pemprovsu saja harus melakukan rasionalisasi demi efisiensi anggaran.

“Bahwa dalam perjalanannya APBD TA 2019 mengalami perubahan, berupa pergeseran anggaran antar kegiatan dan jenis belanja. Kemudian, terjadinya rasionalisasi pada kisaran Rp 1 Triliun. Sebagai mitra eksekutif tentunya hal seperti ini juga menjadi tanggungjawab legislatif”, ujarnya.

Hal tersebut, menurut Muhri Fauzi, memang dibenarkan dalam Undang-Undang No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 316 (ayat 1). “Aneh saja rasanya tidak terjadi kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, padahal undang undang membenarkannya”, tambahnya.

Terkait hasil paripurna beberapa waktu lalu, yang menyerahkan nasib RPAPBD TA 2019 ke Menteri Dalam Negeri, Muhri mengatakan TAPD sudah melakukan konsultasi ke Kemendagri. Hasil konsultasi itu, menyerahkan kembali sepenuhnya kepada eksekutif dan legislatif.

“Memang sebaiknya landasan hukum APBD itu Peraturan Daerah. Apalagi dalam RPAPBD tersebut memuat pembayaran honor 8.845 honorer guru SMA dan SMK se Sumut, yang juga merupakan kesepakatan eksekutif dan legislatif”, jelasnya.

Berbekal alasan-alasan tersebut, Muhri berharap, sidang paripurna berhasil menuntaskan pekerjaan yang pertanggungjawaban utamanya kepada masyarakat Sumatera Utara. Apalagi bagi sebagian besar anggota legislatif, paripurna yang berlangsung besok, Senin (09/09/2019) merupakan paripurna terakhir anggota DPRD periode 2014-2019.

Muhri Fauzi juga mengungkapkan, dirinya mendukung sikap dan pendapat akhir fraksinya (Demokrat) menyetujui Ranperda APBD- Perubahan TA 2019 menjadi Perda. Dukungan tersebut sudah disampaikan kepada Ketua DPRD Sumut.

“Kalau secara pribadi, saya ingin meninggalkan kesan yang baik sebagai legislator. Ada nasib pembayaran honorarium delapan ribu lebih guru SMA/SMK yang harus diperjuangkan. Mereka telah berjasa mendidik anak-anak kita, yang merupakan generasi harapan bangsa. Kalau soal dana ke PDAM, saya minta itu dikeluarkan,”ujarnya.(***)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*