Jelang Paripurna LPJP, Sikap Fraksi DPRD Sumut Terbelah

Sikap fraksi-fraksi di DPRD Sumut terbelah, menjelang sidang paripurna penyampaian pendapat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD TA 2018.

Penelusuran SumutDaily, Fraksi PDIP menyampaikan penolakannya terkait Ranperda tentang LPJP Gubsu TA 2018, beberapa waktu yang lalu.

Belum diperoleh informasi, hal-hal yang membuat Fraksi PDIP melakukan penolakan.

Fraksi PKS, meski tidak melakukan penolakan, namun partai pengusung pasangan ERAMAS (Edy Rahmayadi-Musa Rajeckshah), pada Pilgubsu lalu, justru memilih tidak menyampaikan Belum juga diperoleh informasi pasti, penyebab FPKS tidak memberikan pendapatnya.

Terpisah, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz mengaku juga menerima informasi seperti itu. Namun dia enggan memberikan tanggapan lebih panjang, terkait sikap Fraksi PDIP dan Fraksi PKS.

“Itu hak mereka yang dilindungi oleh undang-undang. Kalau Fraksi PDIP dan Fraksi PKS akan bersikap seperti itu, tentunya punya sejumlah alasan juga”, ujar Muhri Fauzi, Rabu (03/07/2019).

Muhri Fauzi menambahkan, penolakan sah-sah saja apabila terdapat perbedaan nyata, antara rencana dengan realisasi APBD. Apalagi, perbedaan-perbedaan tersebut tiidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur RPJMD dan RKPD.

“Apabila pertanggungjawaban ditolak, Kepala Daerah harus melengkapi dan menyempurnakan dalam waktu paling lambat 30 hari. Jika hal itu tidak dilakukan, DPRD dapat menggunakan hak-haknya untuk bertanya dan seterusnya”,jelas Muhri Fauzi.

Terkait sikap Fraksi Partai Demokrat, Muhri Fauzi mengatakan kemungkinan pihaknya menerima LPJP tersebut, meskipun terdapat perbedaan pandangan masing-masing anggotanya.(***)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*