Khawatir Kembali Munculnya Konflik Agraria, Komisi A akan Panggil Gubsu

Ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz, mengkhawatirkan munculnya kembali konflik agraria. Hal ini terkait terlalu tingginya harga lahan eks HGU PTPN II, sebagaimana hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

“Rakyat yang selama ini menempati lahan eks HGU, termasuk mantan karyawan PTPN II, tentunya bakal kesulitan membayarnya, sehingga membuka peluang pemilik modal untuk menguasai lahan”,ujar Muhri Fauzi via pesan WhatsApp, Rabu (1/5/2019).

Apabila rakyat kecil tidak memiliki kesempatan untuk menaikkan taraf hidupnya melalui kepemilikan lahan eks HGU PTPN II, ujar Muhri Fauzi, maka dapat dikatakan reformasi agraria di Sumut mengalami kegagalan.

“Para pemangku kepentingan di Sumut, khususnya Gugus Tugas Reforma Agraria wajib bertanggungjawab, karena tidak mampu mengemban amanat Undang-undang Pokok Agraria dan Perpres 86 Tahun 2018”, ujarnya.

Muhri Fauzi mengaku, banyak mendapat laporan dari masyarakat yang masuk dalam daftar nominatif calon penerima lahan eks HGU PTPN II, terkait tingginya nilai ganti rugi redistribusi lahan tersebut. “Kita minta adanya peninjauan ulang nilai ganti rugi tersebut dengan mengedepankan asas kepatutan dan proporsionalitas”, ujarnya.

Selain itu, Muhri Fauzi Hafiz juga meminta Gubernur Sumut, PTPN II, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan KJPP, memberikan penjelasan terhadap proses munculnya harga bagi pihak yang akan membayar ganti rugi lahan eks HGU PTPN II tersebut.

“Kami (Komisi A) akan mengundang para pihak terkait untuk memberikan penjelasan. Soalnya hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak, yang rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengakses tanah-tanah yang menjadi objek reforma agraria”, ujarnya.(***)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*