Komisi A DPRD Sumut Minta Pemerintah Cabut Izin PT Dairi Prima Mineral

Komisi A DPRD Sumut meminta Pemerintah untuk mencabut izin pertambangan timah hitam PT Dairi Prima Mineral (DPM), di hutan lindung Kabupaten Dairi, karena tidak memberikan manfaat besar terhadap masyarakat di daerah itu.

Keberadaan usaha pertambangan, seharusnya memberikan kontribusi¬† terhadap masyarakat di sekitarnya, baik itu manfaat ekonomi, manfaat sosial dan manfaat lainnya”,ujar Ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz, Minggu (04/08/2019).

Muhri Fauzi, mempertanyakan dasar instansi terkait memberikan rekomendasi terkait lahirnya izin tersebut. ” Seharusnya, sebelum memberikan rekomendasi dan mengeluarkan izin, instansi terkait mengacu dulu aturan induk, peraturan dan perundangan yang berlaku, yakni konstitusi negara.

“Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saat ini, muncul penolakan di tengah-tengah masyarakat. Berarti, keberadaan PT DPM tidak memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat”, ujarnya.

Muhri juga mengkhawatirkan terjadinya kerusakan akuifer air tanah di kawasan tersebut. Apalagi di areal tambang merupakan hutan lindung, yang berarti.merupakan Hutan Penyangga kehidupan.

“Meskipun PT DPM disebutkan akan melakukan pertambangan dengan melakukan penambangan bawah tanah, namun tidak menjamin terlindunginya akuifer air. Saya khawatir akuifer air bakal mengalami kerusakan, sehingga melahirkan penderitaan terhadap ekosistem dan masyarakat setempat”, ujarnya.

Selain itu, Muhri Fauzi mengakui mendapat laporan banyaknya tenaga kerja asing di lokasi pertambangan. “Seperti apa keberadaan tenaga kerja asing di kawasan itu. Siapa yang bertanggungjawab terhadap keberadaan mereka ?”,tanya Muhri Fauzi.

Sebagaimana diketahui PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) menjual kepemilikan 51% saham anak perusahaannya PT DPM kepada NFC China senilai US$ 198 juta (Rp 2,87 triliun, kurs Rp 14.500/US$). Langkah tersebut secara otomatis mengakuisisi 20% kepemilikan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) di DPM.

“Pertanyaannya, Pemkab Dairi dan masyarakatnya memperoleh apa ? Kalau tidak mendapat manfaat, lebih baik Pemerintah mencabut izin pertambangan perusahaan tersebut. Kembalikan saja fungsi hutan itu sebagai hutan lindung”, ujarnya.(***)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*