Lelang Jabatan, DPRD Ingatkan Gubsu Jangan Mencederai Peraturan

Ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz mengingatkan Gubsu Edy Rahmayadi jangan sampai mencederai peraturan yang berlaku, terkait pengisian jabatan eselon II melalui mekanisme lelang.

“Kita berikan apresiasi kepada Gubsu, yang memberikan kesempatan para ASN untuk menduduki jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemprovsu. Tetapi, jangan sampai lelang ini menjadi sekedar tameng untuk mendudukkan orang-orang dekat saja”,ujar Muhri Fauzi, Kamis (27/06/2019).

Lelang jabatan, menurut Muhri Fauzi, sesungguhnya merupakan promosi yang terbuka dan kompetitif, terutama untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi. “Karena sifatnya terbuka dan kompetitif, maka tidak mengenal istilah faktor kedekatan maupun faktor historis lainnya”,ujar politisi Partai Demokrat ini.

Jika merujuk UU Aparatur Sipil Negara (ASN), lanjutnya, pengisian jabatan pimpinan murni berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

“Meskipun pengangkatan pejabat di lingkungan Pemprovsu merupakan hak prerogatif Gubsu, namun lelang juga harus berlangsung fair”,ujar Muhri yang mengaku mendengar “sas-sus” adanya pengantin pada OPD tertentu.

“Misalnya, desas-desus bakal duduknya Kadispora Budpar Kabupaten Deli Serdang, Arif Faisal Nasution sebagai Kepala BKP Pemprovsu. Mengapa nama pejabat tersebut bisa santer bakal menduduki Kepala BKD Provsu ? Tentunya hal ini menjadi pertanyaan serius”,ujar Muhri lagi.

Muhri juga mengkritisi mekanisme pengisian jabatan di lingkungan Pemprovsu, yang terkesan mengabaikan kesempatan ASN di lingkungannya sendiri.

“Silahkan saja Gubernur mengambil pejabat dari luar lingkungan Pemprovsu, untuk mengisi jabatan. Tetapi, setidaknya pejabat dimaksud harus parkir terlebih dahulu dan terdaftar sebagai ASN di lingkungan Pemprovsu. Kalau hal itu tidak dilakukan, dapat diduga faktor kedekatanlah yang dilakukan Gubsu dalam menempatkan ASN daerah sebagai pejabat di lingkungan Pemprovsu”, ujarnya.

Di lingkungan Pemprovsu, lanjutnya, banyak ASN yang memiliki kapabilitas dan integritas untuk menduduki jabatan. Apalagi, selama ini mereka telah menjalani assessment.

“Pertanyaannya, apakah hasil assessment ASN selama ini, tidak memeberikan hasil yang memuaskan ? Saya kira kurang diterima akal”,ujar Muhri Fauzi.(***)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*