LIRA: Kejatisu Jangan Peti Es-kan Kasus Pembelian Notebook di Disdik Medan

Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (DPD LSM LIRA) Kota Medan, berharap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) jangan mem-petieskan dugaan pelanggaran hukum, terkait pembelian 1.376 unit notebook di di Dinas Pendidikan Kota Medan.

“Beberapa waktu lalu, LIRA Kota Medan sudah melaporkan dugaan pelanggaran hukum pembelian unit notebook sebesar Rp 12,8 M, yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2020 ke Kejatisu. Namun, hingga saat ini, belum kelihatan langkah-langkah hukum yang dilakukan Kejatisu”,ujar Walikota LSM LIRA Kota Medan, Drs Sam’an Lubis, Selasa (23/06/2020).

Padahal, lanjut Sam’an, pihaknya sudah memberikan data terkait dugaan pelanggaran tersebut, khususnya terkait spesifikasi yang tidak sesuai dengan pemesanan. “Seharusnya, pihak Kejatisu sudah bisa memulai penyelidikan, karena ada dugaan indikasi curang terkait belanja notebook tersebut”,katanya.

Belum adanya langkah-langkah hukum terkait dugaan pelanggaran hukum tersebut, lanjut Sam’an, memunculkan sinyalemen pihak Kejatisu mem-petieskan laporan tersebut. “Kami berharap tidak muncul kesan seperti itu. Kejatisu harus memulai penyelidikan, agar beroleh kepastian hukum”,ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan penelusuran pihaknya di lapangan, ditemukan notebook yang tidak sesuai spesifikasi, khususnya terhadap sistem ‘windowsnya. Isi dalam notebook, jelas berbeda dengan spesifikasi yang tertuang dalam Berita Acara Penerimaan Barang.

“Herannya, pihak  Dinas Pendidikan Kota Medan menerima barang yang tidak sesuai spesifikasi. Bahkan notebook ini sudah disalurkan ke seluruh SMP Negeri di daerah ini. Bahkan, Plt Walikota Medan Ir. Akhyar Nasution turut memberikan secara simbolis, notebook yang tidak sesuai spesifikasi tersebut”,ujar Sam’an.

Sam’an menilai, pihak Kejatisu tidak perlu menunggu hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Medan, karena indikasi perbuatan curang pengadaan notebook tersebut sudah terang-benderang. “Memang belum ditemukan kerugian negara, karena Dinas Pendidikan Kota Medan belum melakukan pembayaran kepada PT. TMP. Namun, potensi kerugian negara akan muncul, mengingat harga per unit notebook yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang terlalu mahal. Harga per unitnya Rp 9,3 juta”,paparnya.

Selain itu, lanjutnya, indikasi pelanggaran pidana dan persekongkolan baik vertikal maupun horizontal dalam kegiatan tersebut sudah tercium. Aneh saja, jika Kejatisu belum memulai langkah-langkah hukum.(***)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*