Muhri Fauzi: Birokrasi Pemprovsu Alami Gangguan Kondusifitas

Ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz menengarai adanya gangguan terhadap kondusifitas birokrasi, di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kondisi ini tergambar dari sikap dan pernyataan Gubsu Edy Rahmayadi dalam berbagai kesempatan.

“Dalam beberapa kesempatan, Gubsu Edy Rahmayadi mengungkapkan kompleksitas kerumitan memimpin Sumatera Utara. Ini merupakan hal yang tidak biasa, mengingat Edy Rahmayadi yang berlatar belakang militer sudah tertempa tangguh dalam kondisi apapun juga”,ujar Muhri Fauzi, Sabtu (24/08/2019).

Sebagai Kepala Pemerintahan di Sumut, lanjut Muhri, tentunya Gubsu Edy Rahmayadi tidak bekerja sendirian. Dia memiliki perangkat yang harusnya bekerja sesuai Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RPJMD). Namun munculnya pernyataan tersebut, mengindikasikan adanya kekurangharmonisan di lingkungan Pemprovsu.

“Hal yang paling kentara adalah, hingga saat ini, Gubsu Edy Rahmayadi belum juga melantik sembilan pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang sudah menuntaskan seleksi. Seharusnya, Edy Rahmayadi sudah dapat menentukan pilihannya, karena Panitia Seleksi sudah menyerahkan hasilnya kepada beliau”, ujarnya.

Kondisi ini, sambung Muhri Fauzi, mengindikasikan Gubsu Edy Rahmayadi mengalami “kegalauan” untuk menentukan pilihannya, sehingga beliau menutupinya dengan ucapan belum memenuhi ekspektasi.

“Namun, ketika Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan bahwa dirinya merupakan user atau pengguna Kepala OPD, secara tidak langsung beliau memberikan isyarat adanya intervensi dalam menentukan pilihan”,urainya.

Intervensi tersebut, lanjutnya, mungkin saja dari berbagai pihak yang merasa memiliki jasa dalam memenangkan pasangan ERAMAS pada Pilgubsu yang lalu.
Muhri  Fauzim  kondisi- kondisi tersebut tentunya dapat mengusik jalannya pemerintahan, karena berkaitan juga dengan loyalitas terhadap pimpinan.

Sejak awal Muhri Fauzi mengaku sudah mengingatkan Gubsu, untuk mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada. “Mekanisme lelang sudah dilalui. Jika waktu lalu proses soal lelang jabatan penuhi polemik, justru akhirnya jl prosesnya tetap berjalan juga”,ujarnya.

Sepatutnya, sambung Muhri Fauzi, Gubsu juga konsisten dalam kesepakatan mengawal semua proses lelang jabatan yang diakui beliau sudah sesuai aturan. Laksanakan hasilnya, masyarakat juga butuh kepastian dari komitmen yang selama ini digadang-gadang Gubsu.

“Hak prerogatif ada di tangan Gubsu Edy Rahmayadi. Silahkan pilih perangkat OPD, yang memiliki kemampuan dan loyalitas dalam bekerja, sesuai mekanisme yang ada. Abaikan saja hal-hal yang berbau intervensi, karena hal tersebut dapat menggangu kondusifitas dalam bekerja membangun Sumut”, ujarnya.(***)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*