Muhri Fauzi: Eks HGU Jatuh ke Tangan Pemodal, Gubsu Harus Bertindak Cepat

Ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz, mengkhawatirkan jatuhnya eks HGU PTPN II ke tangan para pemodal, sehingga peluang rakyat kecil untuk mendapatkannya terabaikan begitu saja.

“Saya khawatir akan terjadi seperti itu. Makanya, saya berharap Gubernur Sumatera Utara harus segera bertindak cepat, sebagaimana prinsip-prinsip pemanfaatan Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA)”,ujar Muhri Fauzi, Selasa (26/02/2019).

Muhri mengatakan, 5.800 hektar lahan eks HGU PTPN II, telah menjadi Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA). Pemerintah selaku pihak yang menguasai tanah tersebut, harus meredistribusi dan melegalisasikannya untuk kepentingan rakyat.

“Terus terang, saya belum melihat adanya keseriusan pemerintah terhadap hal ini. Salah satunya, belum terbentuknya Gugus Tugas Reformasi Agraria tingkat provinsi, yang dipimpin oleh Gubernur”, ujarnya.

Padahal, lanjut Muhri, Gugus Tugas Reformasi Agraria tingkat provinsi ini memiliki peran penting dan strategis, khususnya menyangkut eks HGU PTPN II. “Dalam Perpres Nomor 86/2018 tentang Reformasi Agraria, mengatur banyak hal, termasuk soal Gugus Tugas Reformasi Agraria”, ujarnya.

Perlu diingat, lanjut Muhri, dalam Gugus Tugas tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tersebut, sama sekali tidak melibatkan unsur pengurus BUMN. ” Jadi aneh saja, terkait eks HGU PTPN II itu, terlihat kesibukan oknum-oknum dari perusahaan plat merah tersebut. Apa mau mereka ?”,ujar Muhri.

Muhri juga mengungkapkan, pada 21 Desember 2017, Gubsu Erry Nuradi telah menyampaikan kepada pemegang saham PTPN II melalui Direksi, tentang daftar nominatif penerima lahan eks HGU PTPN II. Luasannya, mencapai sekira 1.600 hektar dari 5.800 hektar eks HGU PTPN II.

“Dari luasan tersebut terdaftar 1.078 warga yang menggarap lahan eks HGU, di kawasan Kabupaten Deli Serdang, bakal memperoleh 9.479.709 M2. Namun saya mensinyalir daftar calon penerima itu tidak valid”, ujarnya.

Alasannya, lanjut Muhri, calon penerima memperoleh luasan tanah yang berbeda-beda. Kemudian, ada keraguan soal identitas calon penerima. “Tidak tertera sama sekali Nomor Induk Kependudukan (NIK), dalam daftar tersebut. Hanya tertera nama, letak lahan dan luasan. Ini terlihat aneh dan tidak sesuai dengan semangat Undang-undang Pokok Agraria”,yang menjadi acuan utama redistribusi lahan eks HGU”, paparnya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Muhri Fauzi mengkhawatirkan jatuhnya lahan eks HGU PTPN II kepada pemodal, bukan kepada rakyat kecil. “Jika Gubernur Edy Rahmayadi tidak bertindak cepat sesuai dengan semangat Reformasi Agraria, maka akan memunculkan konflik agraria di Sumut”, ujarnya.

Selaku Ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi meminta Gubernur Edy Rahmayadi untuk menugaskan Kepala Biro Pemerintahan Pemprovsu, Afifi Lubis memberikan penjelasan kepada Wakil Rakyat, terkait redistribusi lahan eks HGU PTPN II tersebut.

“Afifi Lubis banyak tahu soal masalah ini, karena memang itu bidangnya”,ujar Muhri.(***)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*