Muhri Fauzi : Rahmansyah Sibarani Jangan Peruncing Polemik

Ketua Perkumpulan Masyarakat Demokrsi14 (PeDe’14) Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz berharap, Wakil Ketua DPRD Sumut, Rahmansyah Sibarani jangan memperuncing polemik antara Gubsu Edy Rahmayadi dengan Bupati Tapteng Bakhtiar Sibarani melalui pernyataan yang tidak substansif.

“Sebagai pimpinan kelembagaan DPRD, pernyataan Rahmansyah Sibarani justru dapat memicu munculnya polemik baru yang dapat menggangu kinerja pemerintah dalam upaya membangun Sumatera Utara”,ujar Muhri Fauzi Hafiz, Minggu (22/12/2019).

Pernyataan Rahmansyah Sibarani yang mengaitkan soal Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) dengan perolehan suara pasangan ERAMAS pada Pilgubsu lalu, di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), menurut Muhri Fauzi Hafiz, berbau provokatif. Apalagi, Rahmansyah Sibarani menyinggung soal BKP pembangunan Masjid Raya di Barus dan pemugaran sumur Nomensen di Barus Utara.

“Muncul kesan, Rahmansyah Sibarani berupaya menggiring kebencian masyarakat terhadap Gubsu Edy Rahmayadi, seolah-olah tidak peduli terhadap kepentingan ummat beragama di Sumatera Utara. Hal itu sikap yang kurang pantas dilakukan oleh seorang pimpinan DPRD”, ujarnya.

Muhri Fauzi menuturkan, tidak ada hubungannya sama sekali BKP tersebut dengan perolehan suara pasangan ERAMAS pada Pilgubsu lalu, di Tapteng. “Itu merupakan opini yang dapat menyesatkan, karena tugas dan wewenang Gubernur jelas tertuang dalam peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku”, jelasnya.

Menurut Muhri Fauzi Hafi, Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) merupakan usulan dari bawah. Ketersediaan BKP itu, tergantung kemampuan keuangan daerah, dan tidak mutlak untuk direalisasikan ke Kabupaten/Kota.

“BKP lebih ditujukan untuk membantu keuangan daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan urusan wajib. Silahkan Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan usulan BKP ke Pemerintah Provinsi. Sepanjang usulan tersebut tidak menyalahi prosedur dan Pemerintah Provinsi memiliki kemampuan, hal tersebut bisa terealisasi”, jelasnya.

Muhri Fauzi Hafiz, mencontohkan, pembangunan jembatan penghubung Kampung Mudik-Bungo Tanjung, Kecamatan Barus, sebesar Rp 54 M yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi pada TA 2018. Anggaran tersebut berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Tapteng.

“Seharusnya, penghujung Desember 2018 (sesuai kontrak) sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, ini sudah penghujung Desember 2019, proyek tersebut belum juga selesai 100 persen. Bagaimana pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapteng, terhadap masalah ini. Hak masyarakat memanfaatkan jembatan yang dananya dari BKP tersebut, tertunda hampir setahun”, paparnya.

Muhri Fauzi berharap Rahmansyah Sibarani fokus saja sama tugas kedewanan yang diembannya sekarang. Kepada elemen masyarakat lainnya, juga tidak lagi memperuncing polemik dengan pernyataan-pernyataan yang berbuah kebencian, baik terhadap Gubsu Edy Rahmayadi maupun Bupati Tapteng Bakhtiar Sibarani.(***)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*