PeDe’14: DPRD Sumut Hasilkan Pendapat yang Ambigu Dalam Paripurna LKPJ

Perkumpulan Demokrasi 14 (PeDe) 14 menilai, DPRD Sumut terkesan bersikap ambigu dalam menyatakan pendapatnya, terhadap Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam penggunan APBD 2019.

“Satu sisi, Pansus LKPJ DPRD Sumut dan pandangan umum fraksi-fraksi, memberikan penilaian baik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumut. Namun pada sisi lain, ada semacam desakan terhadap Gubsu untuk mengganti sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)”,ujar Ketua PeDe’14, Muhri Fauzi Hafiz, Selasa (23/06/2020).

Kondisi ini, ujar Muhri Fauzi, mengesankan ambiguitas dalam menyampaikan pendapat. Jika mengatakan kinerja Pemprov Sumut itu baik, tentunya tidak perlu lagi ada semacam desakan kepada Gubsu untuk mengganti sejumlah pimpinan OPD. Apalagi desakan terhadap ditujukan kepada pimpinan OPD tertentu saja.

“Lebih baik, DPRD Sumut mendorong Gubsu Edy Rahmayadi memproses percepatan pejabat Eselon III menjadi Eselon II. Apalagi, tahun ini sejumlah pimpinan OPD memasuki masa pensiun”, ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, Gubsu Edy Rahmayadi pernah mengungkapkan, hasil lelang jabatan beberapa waktu lalu belum sesuai dengan ekspektasinya.

“Makanya, DPRD Sumut memberikan support kepada Gubsu untuk mempercepat promosi tersebut. Tujuannya, lelang jabatan kelak lebih kompetitif, dan Gubsu memiliki lebih banyak pilihan untuk menempatkan pejabat yang sesuai”, paparnya.

Muhri Fauzi menyadari “desakan” seperti itu merupakan hak konstitusi para Wakil Rakyat di DPRD Sumut. Namun, ajakan Gubsu Edy Rahmayadi untuk bersama-sama memperhatikan kesejahteraan rakyat Sumut, juga patut mendapat apresiasi.

“Salah satu upaya untuk itu tentunya, penempatan pimpinan OPD yang sesuai serta memahami visi dan misi Sumut Bermartabat. Dorong Gubsu Edy Rahmayadi untuk menentukan banyak pilihan dari SDM Pemprov Sumut yang ada saat ini”, ujarnya.(***)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*