Soal Dirut Bank Sumut, DPRD: Gubsu Harus Patuh Aturan

Hingga saat ini, keberadaan Mochamad Budi Utomo sebagai Dirut PT Bank Sumut belum juga memperoleh legalitas dari Otoritas Jasa Keuangan. Kondisi ini, menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kebijakan oleh Dirut.

Terkait hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Sumut menilai,.kondisi ini tidak saja merupakan kelalaian OJK Sumut, tetapi juga Gubernur Sumut sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT Bank Sumut.

“OJK Pusat harus menegur OJK Sumut yang dan terkesan membiarkan kondisi berlangsung berbulan-bulan lamanya,”ujar Muhri Fauzi Hafiz, Minggu (23/06/2019).

Selain itu, lanjutnya, Gubsu sebagai PSP terkesan tidak patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan legalitas Budi Utomo sebagai Dirut PT Bank Sumut.

“Sebagaimana Peraturan OJK No 27/POJK.03/201, seharusnya pemegang saham harus mengadakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan Budi Utomo sebagai Dirut PT Bank Sumut. Soalnya, hingga saat ini Budi Utomo belum memperoleh legalitas dari OJK”, ujarnya.

Namun hingga saat ini, Gubsu selaku PSP tidak juga menggelar RUPS untuk membatalkan pengangkatan Budi Utomo.

“Padahal, Gubsu terikat dengan sumpah jabatan untuk taat hukum dan peraturan serta perundang-undangan”,ujarnya.

Kondisi seperti ini, lanjutnya, dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap Gubsu Edy Rahmayadi. Apalagi dana yang dikelola PT Bank Sumut yang bersumber dari APBD merupakan milik rakyat Sumut.

“Bagaimana pertanggungjawaban dana masyarakat yang dikelola PT Bank Sumut, jika Dirutnya saja tidak memiliki legalitas oleh lembaga berwenang”, ujarnya.

Muhri Fauzi mensinyalir, kondisi ini berawal dari upaya pemaksaan kehendak Gubsu Edy Rahmayadi selaku PSP, yang mengajukan calon tunggal sebagai Dirut.

“Dari kalangan internal banyak yang memiliki kemampuan untuk menjadi Dirut, mengapa memaksakan diri mengambil dari kalangan eksternal, tanpa harus melakukan fit and proper test”, ujarnya.

Saat ini, lanjut Muhri Fauzi, kita tidak sedang membangun arogansi kekuasaan. “Kita dukung membangun Sumut yang bermartabat, tanpa arogansi kekuasaan”, ujar Muhri Fauzi seraya mengatakan akan menyurati OJK Pusat, terkait persoalan ini.(***)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*