Soal Lahan eks HGU, DPRD Sumut Koordinasi ke KPK

Komisi A DPRD Sumut, pekan ini, melakukan koordinasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait pembayaran lahan eks HGU PTPN 2 seluas 2.216 hektar oleh masyarakat, yang masuk dalam daftar nominatif calon penerima lahan.

KetuaKomisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz mengatakan, langkah koordinasi tersebut sangat penting, mengingat adanya potensi Pungutan Liar (Pungli) yang sistematis, melibatkan petinggi PTPN2 dan oknum-oknum tertentu lainnya.

Apalagi, lanjut Muhri Fauzi, muncul kesan pihak PTPN2 berambisi meraih keuntungan besar dengan menggunakan ketetapan Kantor Jasa Penilai Publik (KJJP), maka penghapusbukuan eks HGU tersebut.

“Menneg BUMN sudah menyetujui penghapusbukuan lahan tersebut dari daftar asset PTPN2, dan itu memang sebuah keharusan sebagaimana amanat Undang-undang Pokok Agraria. Jadi tidak ada alasan petinggi PTPN2 untuk terlibat dalam redistribusi lahan”,ujar Muhri Fauzi, Minggu (12/05/2019).

Muhri merujuk Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai untuk tanah. Pasal 12 ayat 1 huruf (g) dan (h) menyatakan, pemegang hak usaha berkewajiban untuk menyerahkan tanah HGU kepada negara setelah hak guna usaha tersebut berakhir.

“Negara dalam hal ini bukan memiliki, tetapi menguasai agar redistribusi lahan terkelola dengan baik. Agar pemanfaatan dan penggunaan lahan terkelola dengan baik, tentu butuh sertifikat. Jadi yang dibayar ke negara adalah biaya pengurusan sertifikat, bukan harga lahan per meternya”,ujar Muhri Fauzi Lagi.

Bagaimana mungkin, lanjut Muhri Fauzi, negara meminta bayaran terhadap sesuatu yang bukan miliknya.”Kondisi ini mencederai amanat Undang-undang Pokok Agraria No 5/1960 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria”, ujarnya.

Memang, lanjut Muhri Fauzi, PTPN2 memiliki hak keperdataan di atas lahan tersebut, seperti bangunan dan tanaman. Keduanya harus digantirugi sebagaimana kejian KJPP. “Jadi sekali lagi, bukan harga lahan per meternya”, lanjutnya.

Muhri Fauzi menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan institusi penegak hukum lainnya di tingkat pusat, termasuk lembaga-lembaga tinggi negara wajib mengetahui persoalan ini.

“Saya sekedar mengingatkan, pembayaran tersebut berpotensi terjadinya pungutan liar. Lebih jauh lagi berpotensi terjadinya konflik, akibat ketidakmampuan masyarakat membayar lahan untuk dimilikinya”,tegas Muhri Fauzi.(***)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*