Poldasu: Kasus DBH Labura Tunggu Audit BPKP

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) mengungkapkan, dugaan penyelewengan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), saat ini sudah memasuki tahap penyidikan.

“Saat ini penyidik masih menunggu audit dari tim ahli maupun BPKP Perwakilan Provinsi Sumut, guna mengetahui besar kerugian keuangan negara”,ujar Kanit I Kasubdit III Tipikor Krisis Poldasu, Kompol H. Sihombing, Senin (22/07/2019).

H. Sihombing menyampaikan hal tersebut, saat menerima perwakilan Aliansi Mahasiswa Labura Bersatu, yang menggelar aksi unjukrasa, di Mapolda Sumut.

Sihombing mengaku, pihaknya serius dalam menangani kasus ini. “Salah satu bentuk keseriusan itu, dengan melakukan penggeledahan di Kantor BPKAD Labura, kemarin”,jelasnya.
Saat menggelar aksi, Ketua Gerakan Mahasiswa (GeMa) Labura, Amansyah Hakim dalam orasinya, memberikan apresiasi terhadap upaya Poldasu yang melakukan upaya hukum terhadap dugaan penyelewengan keuangan negara.

Mereka mensinyalir, Bupati Labura terlibat dugaan penyelewengan tersebut.

Sukri Soleh Sitorus Ketua Ikatan Mahasiswa (IMA) Labura dalam orasinya mengatakan, dua periode Khairuddin Syah Sitorus, SE, memimpin Kabupaten Labura, capaian hingga saat ini tidak sesuai dengan janji kampanye dan juga visi misi sewaktu mencalonkan Bupati.

“Persoalan infrastruktur jalan di Labura yang tak kunjung tuntas, yakni di dua kecamatan Kualuh Hilir – dan Kualuh Leidong. Dari dulu sampai sekarang jika hujan turun berkubang lumpur, jika musim kemarau berhambur abu”, teriaknya.

Sukri Sitorus menilai bobroknya dua periode kepemimpinan Bupati Khairuddin Syah Sitorus, justru mempertontonkan dugaan keterlibatan kasus penyelewengan anggaran DBH dan PBB Labura 2013 – 2015.

“Lain lagi halnya persoalan pungli diduga dilakukan oleh Kepala Dinas PMD Labura terhadap 82 Kepala Desa Se Kab Labura Rp. 5.000.000 per Desa”,ujarnya.

Sukri Sitorus juga menyampaikan dugaan mark-up pada kegiatan Bimtek Kepala Desa Se Kab Labura dilaksanakan oleh PMD Labura, bekerja sama dengan pihak ketiga yakni Lembaga Kajian dan Pengembangan Otonomi Daerah Unggulan (LKPODU)

“Diduga kegiatan tersebut berlanjut cuma dua hari, padahal anggarannya menelan biaya Rp. 1 Miliyar Lebih”, ujarnya.(rel)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*